Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) - Ekawati, Natalia Niken (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstract: Study of The Malang City Development Impact Toward Traffic Jam (Study of Transportation Agency of Malang City ). On the development, the city is strategic location for the creation of growth rate resident. One of them is that happened in Malang City. A lot of society come to Malang City, with reason about shopping, school, and work. So that the government keep develop their area. But, uncertainly, the development make a problem public. Example: traffic jam. The main cause traffic jam in Malang City is roadway capacities which is incommensurate to make-up of amount motorcycle. Even though, the development make a rise pull. So that, the government have made a transport policy by three strategy. It is a strategy of traffic management, strategy of road network development, and strategy of public transportation. Keywords: development, impact, traffic jam, transportation policy Abstrak: Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam proses pembangunan, kota merupakan lokasi strategis untuk terciptanya laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Malang. Banyak masyarakat datang ke Malang, dengan alasan untuk belanja, sekolah, dan bekerja. Sehingga pemerintah tetap mengembangkan wilayahnya. Tetapi, tanpa disadari, pembangunan menimbulkan masalah publik. Contoh: kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, bangunan yang menimbulkan bangkitan tarikan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan transportasi yang diwujudkan dengan tiga strategi, yaitu: strategi manajemen lalu lintas, strategi pengembangan jaringan jalan, dan strategi angkutan umum. Â  Kata kunci: pembangunan, dampak, kemacetan lalu lintas, kebijakan transportasi