Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Tentang Tahapan Pelayanan Rehabilitasi Gangguan Psikotik Terlantar pada Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta) - Nurfitriyana, Nurfitriyana (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstract : Public Services in Effort to Improve Social Welfare. Jakarta Provincial Government in effort to improve social welfare by providing rehabilitation services to the abandoned psychotic disorders in order to minimize the number of abandoned psychotic disorders and are expected to make have a decent life. This study aims to analyze the phases of rehabilitation services for abandoned psychotic disorders to improve social welfare and supporting factors and obstacles faced by the Dinas Social and Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this study is the phases services has been running well and in accordance with the rules laid down by the Government of Jakarta with supporting and inhibiting factors. Advice given is the need to improve public services in the implementation stage appropriately and directionally. Keywords: Public services, social welfare, psychotic disorders. Abstrak : Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan rehabilitasi kepada gangguan psikotik terlantar bertujuan untuk meminimalisir jumlah gangguan psikotik dan diharapkan dapat hidup layak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pelayanan rehabilitasi gangguan psikotik terlantar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tahapan pelayanan sudah berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah perlunya meningkatkan pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pelayanan secara tepat dan terarah.