Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan) - Karimah, Faizatul (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstract: The Management of Village Fund Allocation in Empowering The Society (Study in Deket Kulon Village Deket Subdistrict Lamongan City). Village fund allocation is a fund of financial balancing in central and region which is received by a regency or city. In which the distribution for every village is divided proportionally, it is at least 10 % (ten percent). Village fund allocation aims to organize the village government and empower the society. This research uses qualitative method by applying descriptive approach. The result of this research shows that the management of village fund allocation is in normative and administrative managed well, but it has not substantially reached the real purposed of empowerment yet. Meanwhile, some stakeholders haven’t done their works in maximal effort as well, it is only the chief of the village as the team of manager that dominates the management of village fund allocation. Paternalistic culture of the villager causes them to be apathetic and to trust fully to the chief of the village towards the management of village fund allocation, and domination of subdistrict party in arranging the accountability report that causes the society less independent. Keywords: the village financial, empowerment, village Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi dana desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Kata Kunci: keuangan desa, pemberdayaan, desa