KEPEMIMPINAN GUBERNUR JAWA TENGAH PERIODE 2013-2018 DALAM PENANGANAN KRISIS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA DAN KABUPATEN PURWOREJO - S Sutikno; Tatan Kustana (Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 2020)
Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota,  memiliki tingkat risiko bencana tinggi 26 kabuptaen/Kota dan tingkat risiko bencana sedang 9 Kabupten/Kota. Selama kurun waktu 20 Oktober 2013 sampai dengan 18 Februari 2018 berdasarkan Data Indeks Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pananggulangan Bencana (BNPB), bencana alam yang telah terjadi di Jawa Tengah sebanyak 3.407 kejadian, korban meninggal 612 orang, hilang 28 orang, luka-luka 1.092 orang, dan mengungsi 22.144.362 orang.  Penanganan bencana yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai oleh BNPB berhasil, dan diberikan penghargaan Adi Tangguh pada tahun 2015. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis Kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018 dalam penanganan krisis tanggap darurat bencana di jawa tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan studi kasus di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purworejo pada kejadian bencana tanah longsor.  Data-data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara. Dalam proses analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan gaya Kepemimpinan Ganjar Pranowo dalam penanganan krisis tanggap darurat bencana merupakan tipe kepemimpinan partisipatif situasional transformsional, sesuai dengan teori kepemimpinan situsional/kontigensi dari Fiedler dan teori kepemimpinan transformasional dari Noel M. Tichy dan Mary Anne Devana. Ditemukan juga faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan krisis tanggap darurat bencana di Jawa Tengah. Faktor penghambat seperti, tingkat pengetahuan masyarakat terkait kebencanaan masih kurang dan pencairan anggaran belanja tak terduga APBD untuk kebencanaan lambat.  Faktor pendukung seperti, sikap gotong royong masyarakat Jawa Tengah masih tinggi, pemanfaatan teknologi informasi seperti WA, Twitter, Line dalam menerima dan mengirimkan laporan kebencanaan kepada instansi terkait, bantuan dana dan pendampingan dari BNPB, jaringan kerja sama yang kuat antar BPBD dan instansi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.