KEBIJAKAN INTERVENSI PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI - Dahlan Tampubolon (Jurnal Kebijakan Publik, 2020)
Tujuan studi ini mengevaluasi kebijakan intervensi stunting di Provinsi Riau tahun2018 dan 2019. Objek kajian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar danPemerintah Provinsi Riau, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan DinasKesehatan. Observasi lapangan dan wawancara di dua desa di Kabupaten Rokan Hulu dan satudesa di Kabupaten Kampar yang masuk dalam lokus stunting menurut Riskesdas. Metode yangdigunakan berupa mixed method dengan analisis minimum yaitu analisis kuantitatif-deskriptifyang didukung analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangandan FGD. Pemerintah secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukanberbagai upaya intervensi terhadap stunting. Pemerintah Daerah belum memasukkan stuntingsebagai indikator capaian kinerja kesehatan. Dinas Kesehatan telah mengerjakan beberapa programdan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Target pencapaian kinerja dinas kesehatantelah dimuat dalam perjanjian kinerja dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kampar. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana transferkhusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 dan DAK 2019. Pemerintah Provinsi Riau barumengakomodir penanganan stunting dalam dokumen perencanaan revisi RPJMD Tahun 2014-2019. Intervensi stunting Provinsi Riau telah dilakukan baik melalui strategi intervensi spesifikmaupun sensitif. Koordinasi di level Provinsi belum ditemukan adanya koordinasi lintas sektorsehingga program dan kegiatan yang ada berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda.Kata kunci: kebijakan, intervensi stunting, capaian kinerja, dan perjanjian kinerja.