MODEL ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT - Khoirul Fuad (Jurnal Akuntansi Indonesia, 2017)
Keterbukaan pengelolaan keuangan daerah yang telah terlaksana sejak era otonomi daerah menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance and clean governance, dan secara tidak langsung menjadikan sebuah kebebasan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mampu menggali dan memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki, besarnya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan harus bisa digunakan untuk sebesar – besar kesejahteraan rakyat dimana wujud berhasilnya sebuah pemerintahan daerah adalah kemerataan program pemerintahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah se Jawa Tengah dengan ukuran PAD dan Dana Perimbangan, dasar dari penggunakan indicator tersebut dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat akan mungkin dicapai ketika pengelolaan dana tersebut bisa dirasakan langsung dan merata dikalangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keseluruhan penerimaan daerah memberikan pengaruh yang sangat siginifikan terhadap kemaslahatan ummat, hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai uji F 86,711 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti 86,711% indikator kemaslahatan ummat dipengaruhi oleh varibel PAD, DAU, DAK dan DBH. Dari hasil ini bisa juga disimpulkan bahwa pemerintah secara tidak langsung berandil besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.