Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012 (Studi di Kabupaten Jepara) - Anandayu Noor Anggiarini; Lathifah Hanim (Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2022)
ABSTRAKPenyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Jurnal ini mendiskusikan  kebijakan  Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu Pembinaan dan Pengawasan Makanan Di Lingkungan Sekolah. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat adalah Subtantive and Procedural Policies. Kebijakan pemerintah dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2012, telah mengatur penetapan persyaratan BTP secara terperinci dan menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Bahan Tambahan Pangan, Perlindungan Hukum.ABSTRACTSThe provision of food should meet the nutritional, food security and affordable needs of all individuals at all times. This research was discused the policy of Jepara’s Government related to Food Additives Snack of School Children according to the Regulation of the Minister of  Health No. 33 of 2012. This research was conducted using qualitative method. The result of the research are The policy of Jepara’s Government is contained in the Strategic Plan (Renstra)  was the Development and Supervision of Food in School Environment. In this case, the policy made is the Subtantive Policy and Procedural Policies. Government policy in the Regulation of the Minister of Health No. 33 of 2012, has set the determination of BTP requirements in detail and thorough. Legal protection provided is limited to supervision and coaching of school children, school staffs and traders.Key words: Policy, food additives, and Legal Protection.