Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan Ahmad Rifa’i*, Sri Kusriyah** - Ahmad Rifa’i; Sri Kusriyah (Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2019)
AbstractThis study is made to know and understand about the roles that are performed by the political parties in doing some supervisions of the cadres on DPRD. So that, based on the supervisions above are expected to improve the performances and qualities for the citizen’s representation. The council members are the representation of their citizen. They must be able to reflect on their wishes of their represented people in country. But, in fact the roles of the political parties are the most dominant and able to shift the meaning of the actuality representatition it self.The authority is strenghtened with the right of politic parties to make an interm change for all the members of council who are unfollow their rules and make the cadres are unfreely to vote.This study is using Descriptive Analyst Method through by some interviews with the most valuable competent persons to answer all the problems. The council members are the representation of their citizen. They have a responsibility in accomodating people’s aspiration. In other hand, they also as a representation of their political parties because they are chosen by political parties they have joined. So, they are bound indirectly with the rules and the decisions made by their parties. So that, with this fact can show that the council members are unfreely speak out on behalf of their citizen’s aspirations.Keyword : The Council Members, Political Parties,Supervision, Citizen. AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui serta memahami bagaimana peran yang dilakukan partai politik dalam melakukan pengawasan terhadap kadernya yang duduk di DPRD, dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas perwakilan bagi anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan merupakan representasi masyarakat yang diwakili, maka harus mampu mencerminkan atas keinginan masyarakat yang diwakili. Namun, besarnya peran partai politik mampu menggeser makna dari representasi yang dimiliki anggota dewan. Kewenangan partai politik diperkuat dengan hak partai untuk melakukan pergantian antar waktu bagi anggota dewan yang tidak mengikuti garis partai, yang menjadikan anggota dewan tidak mempunyai kekuasaan secara bebas dalam bersuara mewakili konstituen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dipandang kompeten, untuk menjawab permasalahan yang ada. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat, yang mempunyai tanggungjawab menampung aspirasi masyarakat, namun anggota DPRD juga merupakan representasi partai politik karena mereka dipilih melalui partai politik, sehingga secara tidak langsung mereka terikat oleh aturan atau keputusan yang dibuat oleh partai politik. dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa anggota dewan tidak dapat secara bebas dalam bersuara mewakili aspirasi konstituenya.Kata kunci: Anggota Dewan, Partai Politik, pengawasan, Masyarakat / Konstituen