Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orang Tua Biologisnya Dalam Perspektif KUH Perdata Di Kota Pemalang - Fida Madayanti; Akhmad Khisni (Jurnal Akta, 2017)
ABSTRAKPelaksaaan pembagian waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan pada ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 masih diberlakukan dan menggunakan KUHPerdata sepanjang belum ada peraturan yang lebih khusus yang mengatur tentang pewarisan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.Akibat hukum masyarakat Tionghoa-Pemalang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di kota Pemalang dilakukan berdasarkan hukum adat Tionghoa Pembagian warisan dilakukan dengan cara mendiskusikan bagian masing-masing ahli waris secara musyawarah dan kekeluargaan. Pada awalnya masyarakat Tionghoa di kota Pemalang berpandangan bahwa pembagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, dimana hanya anak laki-laki yang dapat menerima warisan sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan keluarga. Namun dengan adanya perkembangan pandangan/ pemikiran dari masyarakat tionghoa itu sendiri saat ini masyarkat Tionghoa telah melakukan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.Kata Kunci : Anak Luar Kawin , Hukum Waris, KUH PerdataABSTRACTThe execution of inheritance distribution for Indonesian citizens of Chinese descent is based on the provisions of article 131 IS jo. Staatsblad 1917 Number 129 is still in effect and uses the Civil Code as long as there is no more specific regulation governing inheritance for Indonesian citizens of Chinese descent.The legal consequences of the Chinese community-Pemalang who do the distribution of inheritance based on Chinese customary law and not based on the Civil Code basically bind to the heir to obey it. The use of Chinese customary law and the result of kinship settlement in Chinese custom becomes the basis for the settlement of conflict concerning the distribution of inheritance, the parties who disagree with the decision of kinship are very small due to the strong tradition tradition which according to the view of the customary law practitioner becomes its own recognized power of existence .The division of inheritance in Chinese society in Pemalang city is done based on Chinese customary law The division of inheritance is done by discussing the part of each heir by the deliberation and kinship. In the beginning, the Chinese community in Pemalang city was of the view that the division of boys and girls was distinguished, where only boys could receive inheritance while girls only received family jewelry. However, with the development of views / thoughts of the Chinese community itself is currently the Chinese community has done the same division between boys and girlsKeywords: Outer Child Marriage, Inheritance Law, Civil Code