KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Christine Wulandari; Pitojo Budiono; Dodik Ridho Nurrochmat (RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 2016)
Kebijakan pengembangan perhutanan sosial telah terbit pada akhir tahun 2016 dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 (PermenLHK 83/2016) tentang Perhutanan Sosial belum bisa secara langsung dapat menjawab pemasalahan yang ada di lapangan sebagai dampak atas terbitnya UU Pemerintahan Daerah.  Dalam PermenLHK 83/2016 disebutkan adanya persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program perhutanan sosial dan menyediakan anggaran untuk memgimplementasikannya. Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana harapan pemerintah pusat.Kata kunci:  perhutanan sosial, pemerintahan daerah, pemerintah pusat