Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri Di kota Surabaya - Ariska Pramesti Sagita Cahyani; Putri Aprilia Aini H; Ertien Rining Nawangsari (Jurnal Syntax Transformation, 2020)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan PermendikbudNo 17 Tahun 2017 tentang adanya kebijakan baru mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. PPDB berbasis zonasi adalah suatu sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal siswa yang bersangkutan, bertujuan untuk pemerataan pendidikan dengan menghapuskan predikat sekolah favorit.Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang pertama kali menerapkan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020, yang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 25 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut dijelaskan sistem PPDB zonasi di Surabaya berbeda dengan kota lain, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menggunakan 2 jalur yaitu sistem zonasi khusus dan zonasi umum. Pada penerapannya, banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat sehingga memerlukan evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di Kota Surabaya yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kebijakan ke arah yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya belum dapat di katakan efektif.Pemerintah masih belum siap menerapkan sistem zonasi karena keterbatasan jumlah sekolah dan persebarannya tidak merata. Kebijakam ini hanya menguntungkan siswa yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah negeri. Sedangkan siswa yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari jangkauan sekolah negeri tidak dapat lolos dalam seleksi. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan bagi siswa yang berprestasi tetapi memiliki keterbatasan jarak rumah dengan sekolah negeri. Kata kunci: kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, PPDB sistem zonasi