LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat) - ,, Hendrik Barita S; ,, Adi Sulistiyono (Jurnal Privat Law, 2019)
AbstractThis article examines the legality of using the Harrington method in cartel practice (case studies of four-wheeled tire cartel practice). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s tire industry is impacted by the cartel that occurred at the Indonesian Ban Company Association (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting the price for the product and marketing of motorized four-wheeled vehicle tires of passenger cars. Furthermore, the agreement does not sell new tires so that tires circulating in the community / consumers to be limited. In order to prove the violation and Article 11 (production cartel) of Law Number 5 of 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. However, since the cartel is usually conducted secretly, KPPU needs indirect evidence to prove the existence of cartel agreement among business actors. In the case of a four-wheeled tire cartel conducted by APBI, KPPU uses Harrington Metotode to prove the cartel happened. However, in law the use of Harrington method has not been set more rigid. So the author is interested to discuss about the legality of Harrington Method usageKeywords: Cartel; APBI; Harrington MethodAbstrakArtikel ini mengkaji tentang legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus praktik kartel ban kendaraan roda empat). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan  sumber  hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  dimana  bahan  hukum  utama  berasal  dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen  menjadi  terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel produksi) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel ban kendaraan roda empat yang dilakukan APBI, KPPU menggunakan Metotode Harrington dalam membuktikan kartel yang terjadi. Namun dalam peraturan perundang-undang penggunaan metode Harrington belum diatur lebih rigid. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas penggunaan Metode Harrington.Kata kunci: Kartel; APBI; Metode Harrington