TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl) - ,, I Made Yoestika Bayu Pratama; ,, M. Hudi Asrori S (Jurnal Privat Law, 2019)
AbstractThis article is intended to identify and analyze the position of the wife to the covenants committed by the husband and the form of a wife’s responsibility of her husband’s Default. This research is Normative legal by perspective. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies relevant to the purpose of this research. The analysis uses the syllogistic of deduction, taking into account the interpretation of the law and the principles of  applicable law. The results of this research indicate that (1) the legal status of the wife against the agreement made by her husband, (a) In relation to the Husband is unknown, and the sense of inconvenience of the wife to to the seller; hereby wife affirms that the transaction of sale and purchase of land object is canceled. Based on the foregoing, the wife appealed to the Panel of Judges of the Investigator of this case in casu to examine, hear, and give the verdict. (B) The Husband has broken the promise so that the judge terminates the land purchase agreement. (2) The wife’s form of responsibility to the Default carried out by her husband relates to the fact that: (a) in fact the buyer is not the Husband and the wife but only the Husband; because the Husband breach of contract then the seller and the wife of defendant agree to cancel the transaction of the sale of the land object through the court; (b) Notary / PPAT is involved in the process of transferring legal entitlements, subject to sanctions through a judge’s decision to restore the land’s name back to the seller.Keywords: Responsibility of wife; wife’s position; Agreement on the sale and purchase of land rights: purchase property rights to the land; breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum   istri   terhadap perjanjian-perjanjian  yang  dilakukan  oleh  suaminya,  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  seorang  istri  terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat perspektif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis menggunakan silogisme deduksi, dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kedudukan  hukum  istri  terhadap perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, (a) Terkait dengan sang suami tidak diketahui keberadaannya, serta rasa ketidaknyaman istri kepada para penjual; dengan ini sang istri menegaskan bahwa transaksi jual beli objek tanah dibatalkan. Berdasarkan segala hal di atas, istri memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan (b) sang suami telah ingkar janji sehingga hakim memutuskan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut batal.demi hukum. (2) Bentuk  pertanggungjawaban istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya, terkait dengan adanya fakta bahwa: (a) pada kenyataannya pihak pembeli bukan si suami dan istri melainkan hanya sang suami; karena sang suami wanprestasi maka penjual dan istri tergugat sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli objek tanah itu melalui jalur pengadilan; (b) Notaris/PPAT terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, dikenasi sanksi melalui putusan hakim agar memulihkan kembali tanah atas nama penjual. Kata kunci : Tanggung jawab istri; Kedudukan istri; Perjanjian jual beli hak atas tanah; jual beli hak milik atas tanah; Wanprestasi