PELAKSANAAN MUTASI PEJABAT STRUKTURAL DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR - Muhammad Asrul; Burhanuddin Burhanuddin; Abdi Abdi (Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 2020)
ABSTRACTThis study purposed to analyze and describe the implementation of structural official mutation in the Regional Government of Takalar Regency. This study used qualitative research with case study type. This study was collected through observation, interviews, documentation and literature study. Data validation were data triangulation, techniques and time and then analyzed through data reduction, data presentation and  conclusions. The results of this study showed that the implementation of structural officer transfers in the Regional Government of Takalar Regency was not fully implemented with rules such as rotation not paying attention to environmental saturation / atmosphere, while promotion only paid attention to rank and work performance without paying attention to employee competency and Latpim participation was only an additional requirement and demotion was not a final assessment. from the Performance Appraisal Team, however, the Regent's decision must be the final decision so that it was not  known well that the performance of the official concerned was transferred.Keywords: State Civil Apparatus, HRM and MutationABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan mutasi pejabat struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe studi kasus. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi data, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mutasi pejabat struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar belum sepenuhnya dengan aturan seperti rotasi tidak memperhatikan kejenuhan/suasana lingkungan sedangkan promosi hanya memperhatikan kepangkatan dan prestasi kerja tanpa memperhatikan kompetensi pegawai dan keikutsertaan Latpim hanya menjadi syarat tambahan saja serta demosi bukan menjadi penilaian akhir dari Tim Penilai Kinerja akan tetapi harus keputusan Bupati sebagai keputusan akhir sehingga tidak diketahui dengan baik kinerja pejabat yang bersangkutan dimutasi. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, MSDM dan Mutasi Jabatan