PROSPEK HUKUM ADAT LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH - Sulaiman, Sulaiman (Yustisia, 2013)
AbstractIn a society still encountered the customary law of the sea became an essential component in the management of sustainable fisheries. Existence of customary law recognized law in Indonesia. This study examines how the working mechanism of customary law in relation to the prospects of fisheries management in pidie Jaya. The method used in this study was a composite of normative and empirical, with the intent to clarify the law governing customary law that had influence in fisheries management. Of research is that although governed by the statutory provisions, the implementation of customary law in the management of fisheries co-management mechanism should be various stakeholders. Indigenous communities can not carry out sea customary law independently. With the results of this study are expected to strengthen government oversight in order to support the sustainability of fisheries management, one of which is to carry out the customary law of the sea. Optimization of this function will be a positive impact not only on the customary law of the sea, but also for the protection of fisheries potential.Key Words : customary law on the sea, fisheries managementAbstrakDalam masyarakat masih ditemukan adanya hukum adat laut yang menjadi komponen penting dalam pengelolaan perikanan. Keberadaan hukum adat diakui di Indonesia. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme hukum adat laut dalam kaitannya dengan prospek bagi pengelolaan perikanan di Pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah dengan menggabungkan penelitian normatif dan penelitian empiris, dengan maksud menjelaskan hukum yang mengatur hukum adat yang berpengaruh bagi pengelolaan perikanan. Penelitian ini menemukan, meskipun diakui dalam ketentuan perundang-undangan, pelakanaan hukum adat dalam manajemen perikanan harus dilakukan melalu mekanisme pengelolaan bersama melibatkan berbagai pihak. Masyarakat adat tidak dapat melaksanakannya secara mandiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pemerintah dalam mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melaksanakan hukum adat laut. Optimalisasi fungsi pemerintah akan membawa dampak positif tidak hanya bagi hukum adat laut, melainkan juga perlindungan potensi perikanan.Kata Kunci: hukum adat laut, pengelolaan perikanan