IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DESA LIHUNU, KECAMATAN LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA - Prima Farid Budianto; Edi Susilo; Erlinda Indrayani (ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal), 2013)
Terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004 menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat pesisir Desa Lihunu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan keputusan menteri tersebut terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu, pengembangan perikanan di Desa Lihunu dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Desa Lihunu. Metode penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data primer meliputi  wawancara mendalam kepada informan dan pengamatan berpartisipasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari data yang disajikan oleh pihak-pihak lain. Potensi sumber daya pesisir Desa Lihunu meliputi potensi alam/fisik dan potensi sumber daya manusia. Kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi rencana strategis dan programnya masih belum melibatkan masyarakat lokal. Terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Lihunu, menjadi lebih baik secara ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat. Pengembangan perikanan di Desa Lihunu dilakukan dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tidak hanya dengan penangkapan dan budidaya, tetapi lebih pada kegiatan menjual jasa untuk wisata. Kuantitas sumber daya manusia, serta program-program instansi terkait menjadi daya dukung dalam pengembangan perikanan dengan konsep pariwisata (minawisata). Sedangkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama minimnya keterampilan masyarakat lokal, menjadi faktor penghambat belum dapat berjalannya pengembangan potensi-potensi tersebut.   Kata kunci : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat pesisir, pemgembangan perikanan