STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH - Wiwin Widiastuti; Tri Risandewi (JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH, 2019)
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang berasal dari lain-lain PAD yang sah (12,81%), hasil pengelolaan kekayaan lainnya (2,94%) dan retribusi (0,87%). Mempertimbangkan pentingnya peningkatan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dari sumber non pajak maka perlu dikembangkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah seperti pemanfaatan aset daerah. Pada tahun 2015 konstribusi penerimaan lain-lain yang sah dari hasil pemanfaatan aset daerah relatif kecil yaitu kurang dari 1 %, sedangkan potensinya dinilai cukup memiliki prospek untuk dapat ditingkatkan. Maka perlu disusun langkah kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan aset daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi pemberdayaan aset daerah Provinsi Jawa Tengah dan mengidentifikasi peluang alternatif pembiayaan investasi pemberdayaan aset daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kondisinya aset Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi aset potensial dan aset kurang potensial. Aset kurang potensial memerlukan perbaikan dalam hal sumber daya manusia; manajemen anggaran; dukungan stakeholder (BPN, dunia usaha, Pemda, Development finance, dll); dan deregulasi. Dalam pemberdayaan aset Provinsi Jawa Tengah diperlukan penyempurnaan manajemen aset, dan penerapan strategi pemberdayaan aset dengan cara: (a).Melibatkan pihak ketiga sehingga dapat mengurangi/menghilangkan biaya pemeliharaan aset dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah; (b). Menjalin kerjasama pengelolaan aset. Dalam penerapan strategi pemberdayaan aset perlu menggunakan instrumen yang obyektif. Kesimpulan diperlukan kemampuan mewirausahakan birokrasi di kalangan pejabat dan pegawai yang mengelola aset-aset daerah, sehingga pengelolaan aset-aset daerah dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kontribusi aset daerah, maka perlu dibentuk Tim/Satgas validasi dan pemberdayaan aset.