Wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 dan Pengaruhnya bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea - Safiuddin, Sahrina (Jurnal Hukum Adat Indonesia, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Kepala Adat dalam Pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dan untuk mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Wewenang Kepala Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea diatur dalam Pasal 9 ayat (3) yang menyebutkan secara umum kewenangan dari lembaga adat.Wewenang pengelolaaan hutan adat tidak disebut secara spesifik tapi digeneralisir dalam wewenang mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat. Wewenang Kepala adat dalam Pengelolaan Hutan Adat belum kuat dan penuh dikarenakan kewenangan pengelolaan hutan adat yang dimiliki oleh kepala adat hanya berlaku efektif ke dalam yaitu bagi Masyarakat Hukum adat Moronene. Kedua, Pengaruh wewenang Kepala adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 tahun 2015 bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea sangat besar karena berpengaruh langsung terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea. Semakin kuat dan penuh kewenangan Kepala Adat berarti keberadaan dan kelangsungan Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea dirasakan semakin terjamin dan terlindungi. Namun wewenang kepala adat dalam hal ini kurang kuat dan penuh maka jaminan terhadap keberadaan dan kelangsungan masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea juga lemah. This study aims to determine the authority of the Customary Chief in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning the Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community and to find out its effects on the Moronene Hukaea Laea indigenous peoples. The results showed that First, the authority of the Customary Head based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 concerning Recognition, Protection and Empowerment of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is regulated in Article 9 paragraph (3) which mentions the authority of customary institutions in general. The authority to manage customary forests is not specifically mentioned but generalized in the authority to manage customary rights and customary assets. The authority of the customary head in the management of customary forests is not yet strong and full because the authority to manage the customary forest owned by the customary head is only effective inward, namely for the Moronene customary law community. Second, the influence of the authority of the customary head in the management of customary forests based on the Regional Regulation of Bombana District No. 4 of 2015 for the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is very large because it has a direct influence on the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous community. The stronger and full authority of the Customary Head means that the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea Customary Law Community is felt to be increasingly guaranteed and protected. However, the authority of the customary head in this case is less strong and full, so the guarantee for the existence and continuity of the Moronene Hukaea Laea indigenous people is also weak.