Modal sosial dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan di Kampung Iklim Joyotakan Surakarta - Hakimatul Mukaromah; Kusumastuti Kusumastuti (Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 2021)
Keterbatasan lahan dalam penyediaan prasarana persampahan menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan sampah. Sampah juga turut menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang berimplikasi pada perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mencanangkan program kampung iklim sebagai bentuk peningkatan kapasitas mitigasi terhadap perubahan iklim melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah pengelolaan sampah berkelanjutan. Pergeseran paradigma pengelolaan sampah konvensional menuju konsep berkelanjutan dengan prinsip reuse, reduce, dan recycle (3R) mulai diimplementasikan. Modal sosial menjadi salah satu aspek penting keberhasilan program yang berbasis pada partisipasi masyarakat.  Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kampung Iklim Joyotakan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana modal sosial dalam upaya pengelolaan sampah di Kampung Iklim Joyotakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek modal sosial yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu kualitas/kapasitas sumber daya manusia, bentuk interaksi/organisasi sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan, memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa hal yang potensial untuk memperkuat modal sosial dalam konteks untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di antaranya adalah peningkatan nilai tambah dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi, transfer pengetahuan terkait pengolahan dan teknologi pengolahan sampah kepada seluruh masyarakat karena ada potensi interaksi sosial yang cukup besar, dan pelibatan masyarakat yang lebih besar (penerapan model bottom up) dalam berbagai program yang diinisiasi oleh berbagai stakeholder.