Faktor prioritas dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran sungai (Studi kasus: Kali Pepe, Kota Surakarta) - Nisrina Dhiya Rosyada; Ana Hardiana; Paramita Rahayu (Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 2021)
Keterbatasan lahan di Kota Surakarta menjadi penyebab banyaknya permukiman kumuh akhirnya didirikan di bantaran sungai. Penanganan terhadap permukiman kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, salah satunya bantaran Kali Pepe yang melintas di tengah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas faktor dalam penentuan pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta. Penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe dilakukan dengan pola pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Instrumen survey yang digunakan berupa kuesioner kepada stakeholder terkait penanganan permukiman kumuh bantaran Kali Pepe. Ada delapan faktor dalam pola penanganan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe Kota Surakarta yaitu status legalitas lahan, tingkat kekumuhan, SK Walikota tentang lokasi kumuh, ketersediaan anggaran, luasan kumuh yang ditangani, ketersediaan lahan, peran masyarakat, dan struktur kelembagaan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui prioritas dari faktor-faktor tersebut adalah analisis AHP. Berdasarkan hasil analisis AHP, menunjukkan prioritas faktor yang berbeda di masing-masing pola penanganan. Prioritas pada pola pemugaran adalah faktor luasan kumuh yang ditangani, sedangkan prioritas pada pola peremajaan adalah faktor SK Walikota tentang lokasi kumuh, serta prioritas pada pola permukiman kembali adalah faktor status legalitas lahan.