Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah - Desy Zuroida Zulfa; suwandi suwandi (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2019)
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda). DPRD bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Kinerja DPRD Kediri dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari Pemerintah Daerah, tahun 2018 dari 11 Perda semua dari Pemerintah. Fokus penelitian 1) Optimalisasi DPRD Kabupaten Kediri dalam pembentukan Perda, 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Fiqh Siyasah. Pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian gedung DPRD Kabupaten Kediri. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. (2) meskipun DPRD mempunyai kekuasaan legislasi, namun kekuasaanya berbeda dengan Ahlu al-halliwal Aqdi dalam ketatangeraan Islam. Kalau kita mencermati fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.