PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL - Fareza, Umi Chalsum (LEX ADMINISTRATUM, 2021)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengtahui bagaimanakah mekanisme pengesahan perjanjian internasional menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Mahkamah KonstitusiÂ  atasÂ  putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. ProsesÂ  pengesahanÂ  perjanjian internasionalÂ Â  dilihatÂ Â  dariÂ Â  dua perspektif,Â  yakniÂ  eksternalÂ  dan internal.PembagianÂ  wewenangÂ  lembaga negara (treaty making power) dalam prosedurÂ Â  pengesahanÂ Â  perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektifÂ  internal,Â  setiapÂ  negara memilikiÂ  tugasÂ  danÂ  wewenang lembagaÂ  yangÂ  berbedaÂ  sehingga konsep treatyÂ  makingÂ  power dalam prosedurÂ Â  pengesahanÂ Â  perjanjian internasionalÂ  jugaÂ  berbeda-beda.Â  Pengesahan Perjanjian Internasional kedalam hukum nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 baik berbentuk UU ataupun Peraturan Presiden. 2. PutusanÂ  MahkamahÂ  Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan dampak berupa penafsiran baru dan perubahanÂ  terhadapÂ Â  proses pengesahanÂ  perjanjianÂ  internasional diÂ  Indonesia.Â  PersetujuanÂ  DPRÂ  dapat diwujudkanÂ Â  denganÂ Â  mekanisme konsultasiÂ  antaraÂ  PemerintahÂ  dan DPRÂ  dalamÂ  bentukÂ  rekomendasi, sedangkanÂ Â  pengesahanÂ Â  hukum nasionalÂ Â  diwujudkanÂ Â  dengan diterbitkannyaÂ  undang-undangÂ  atau peraturanÂ Â  presidenÂ Â  sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional. PasalÂ  10Â  UU PerjanjianÂ Â  Internasional,Â Â  yakni denganÂ  menghapuskanÂ  kategoriÂ  a-f perjanjianÂ  internasionalÂ  yangÂ  harus disahkanÂ  denganÂ  undang-undang, danÂ  menggantinyaÂ  denganÂ  frasa â€œperjanjianÂ Â  internasionalÂ Â  yang memilikiÂ  akibat Â yangÂ  luasÂ  dan mendasarÂ  bagiÂ  kehidupanÂ  rakyat sertaÂ Â  berkaitanÂ  dengan beban keuangan negaradan/atau mengharuskan adanya perubahan/ pembentukan undang-undangâ€Â  sebagaimanaÂ  diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945.Kata kunci: pengesahan perjanjian internasional; mahkamah konstitusi;