IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI KEPUTUSAN KPU NOMOR 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 - Magdalena Wullur, Mochammad Bachtiar, William A. Areros, (JURNAL POLITICO, 2018)
ABSTRAKPengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab. Wujud dari pengelolaan keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap penyimpangan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah analisis kualitatif dan mengunakan metode analisis Brainstorming dan Fishbone Diagrams. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan prinsip APBN yaitu transparansi, akuntabilitas dan efesiensi tidak berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan APBN pada KPU Provinsi Maluku Utara adalah Komunikasi, kurangnya komunikasi inten yang dilakukan antara pejabat pengelola keuangan. faktor sumberdaya, dimana setiap pejabat pengelola keuangan tidak faham akan aturan dan proses pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh tidak sesuainya latar belakang pendidikan setiap pejabat. Disposisi, yaitu tidak komitmennya pimpinan dalam mendistribusikan pekerjaan kepada setiap pejabat. Struktur organisasi, yaitu tidak adanya SOP dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan keuangan, Komisi Pemilihan Umum  ABSTRACTState financial management should be held professionally, openly and responsibly. The manifestation of State financial management is the State Budget (APBN) which is the main tool of the government to prosper the people and at the same time the government tool to manage the state economy. This research focuses on the implementation of financial management policy at North Maluku Provincial KPU through KPU Decree Number 506 / Kpts / KPU / Year 2013 About Guidelines of Budget Implementation in KPU Environment. The purpose of this research is to uncover the deviation in the implementation of policy in financial management in North Maluku Provincial KPU Environment. This research uses descriptive qualitative research type with the number of informants 7 (seven) informants. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses qualitative analysis steps and uses Brainstorming and Fishbone Diagrams analysis methods. Technique examination of data validity by using triangulation techniqueThe result of this research is in the implementation of APBN principle that is transparency, accountability and efficiency not running optimally. Factors affecting the non-optimal implementation of the APBN at the North Maluku Provincial KPU is Communication, lack of inten communication conducted between the financial management officials. Resource factors, in which every financial management official does not understand the rules and processes of financial management caused by the inappropriateness of the educational background of each official. Disposition, which is not the commitment of leaders in distributing work to every official. Organizational structure, namely the absence of SOPs and strict sanctions given to officials who do not perform their duties and functions. Keywords: Policy Implementation, Financial Management, Election Commission