Pemilihan Prioritas Service terhadap Development Perusahaan Kategori Kecil dan Menengah dari Lembaga Pengembangan Bisnis - Ba'da Maulidia Rizqi Ba'da Putri; Imam Baihaqi; Satria Fadil Persada (Jurnal Teknik ITS, 2020)
Salah satu aspek penting dalam tingkat ekonomi suatu negara adalah UKM, dimana UKM telah berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto. Tapi walaupun demikian, UKM juga mengalami kegagalan dengan angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu program pengembangan bagi usaha kecil dan menengah diperlukan agar dapat mengurangi tingkat kegagalan dari UKM. Beberapa dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mendorong ketahanan dan pertumbuhan UKM adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengembangan Business Development Service-Provider (BDS-P). Pada prakteknya, penyusunan layanan pengembangan bisnis bagi UKM didasarkan atas ketentuan dari lembaga pengembangan bisnis terkait. Penyusan layanan tidak didasarkan atas permintaan atau kebutuhan dari UKM sebagai tenant. Padahal kesuksesan inkubator bisnis dan BDS-P bergantung pada kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan dari UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas layanan yang dapat berdampak pada pengembangan UKM dari berbagai lembaga pengembangan bisnis, baik inkubator bisnis maupun BDS-P, dimana penelitian ini mengambil studi kasus UKM di Surabaya dengan berbagai sektor ekonomi. Pemilihan studi kasus UKM di Surabaya dikarenakan perekonomian Surabaya bergantung pada UKM, sehingga Surabaya memberikan perhatian besar pada pertumbuhan UKM. Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode Delphi dan metode AHP. Hasil penyaringan aspirasi layanan menggunakan metode Delphi menunjukkan bahwa terdapat 9 kategori dan 52 sub layanan untuk mengembangkan UKM. Hasil pembobotan perbandingan berpasangan AHP menghasilkan 5 prioritas kategori layanan yang meliputi pendampingan oleh pakar, akses jaringan usaha, layanan pendukung, akses pendanaan, serta bantuan riset.