REKONSEPTUALISASI JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN KUHAP SEBAGAI BENTUK REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA - Ladito R Bagaskoro (Arena Hukum, 2021)
AbstractThe significant increase in the pile of case files between 2016 and 2019 led to the need for concepts or methods that can create judicial efficiency. In the spirit of reforming the Criminal Procedure Code, the drafting team of the Criminal Procedure Code tries to include procedures aimed at shortening and expediting procedural procedures through the existence of a special pathway in Indonesian criminal procedural law in the future, which is inspired by the concept of plea-bargaining in the United States and Britain. This normative research uses conceptual and comparative law. The result shows that a special line was given to the defendant who admitted to the criminal act charged making the trial hearing shorter. Second, there are several fundamental differences between the special lines in the Draft Criminal Procedure Code and plea bargaining in the United States, especially in the agreement between the defendant or legal adviser and the public prosecutor, the process for confessing the accused, the criminal acts included, and the position of the judge in their respective processes.AbstrakPeningkatan tumpukan berkas perkara yang cukup signifikan antara tahun 2016 hingga 2019 menyebabkan perlunya konsep atau metode yang dapat menciptakan efisiensi peradilan. Dengan semangat reformasi KUHAP, tim perumus KUHAP mencoba mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara melalui jalur khusus dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan yang terinspirasi dari konsep plea bargaining di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasilnya adalah jalur khusus diberikan kepada terdakwa yang mengakui tindak pidana yang didakwakan sehingga sidang pemeriksaan acara menjad singkat. Kedua, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara jalur khusus dalam Rancangan KUHAP dengan plea barganing di Amerika Serikat, khususnya pada kesepakatan antara terdakwa atau penasehat hukum dengan penuntut umum, proses dalam pengakuan terdakwa, tindak pidana yang termasuk, dan posisi hakim dalam proses masing-masing.