ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN STUDI KASUS : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - Solovida, Grace Tiana (PRESTASI, 2009)
Dalam rangka reformasi pajak dan memberikan pelayanan yang prima berkelas dunia serta mewujudkanÂ  good and clean governance di Ditjen Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan ketentuan Pemerintah di bidang perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sejumlah kebijakan strategis di dalam pemungutan pajak. Salah satu kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 yang diundangkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 178/PJ./2004 tanggal 22 Desember 2004, dimana disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, fokus kegiatan dan langkah/implementasi pada tahun 2002 adalah dengan mewujudkan konsep Kenalilah Wajib Pajakmu (Knowing Your Taxpayers). Konsep tersebut telah menjadi acuan penunjukkan Account Representative (AR) sebagai pegawai DJP, yaitu Aparat Pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.Penjelasan di atas membuktikan bahwa blue print Â yang dicanangkan Direktur Jenderal Pajak sejak awal masa jabatannya telah berjalan pada jalan yang benar. Selain itu juga membuktikan bahwa Sistem Manajemen Modern telah mampu memberikan kontribusi yang optimal. Fakta lain adalah berkurangnya unsur KKN serta reformasi moral dan etika yang sukses.Untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dari pegawai pajak maka akan diuraikan tentang Sistem Pengendalian Manajemen secara menyeluruh dari instansi pemerintah di Departemen Keuangan ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi kantor pajak di seluruh Indonesia memang telah terjadi perubahan sistem dalam manajemen internal DJP.