EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BALI - Adharinalti Adharinalti (Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012)
Melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), adat dan kesatuan masyarakat adat memiliki posisi yang is Ɵ mewa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Salah satu daerah yang menarik untuk diteli Ɵ adalah Bali mengingat daerahnya yang sangat kental dengan adat dan hukum adatnya serta sebagai salah satu daerah yang memiliki desa adat (Desa Pakraman). Permasalahan yang muncul adalah bagaimana adat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali? Jenis peneli Ɵ annya adalah kepustakaan dan empiris dengan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dibidangnya. Bahwa eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Bali dapat terlihat dari diterapkannya konsep Tri Hita Karana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan salah satu buk Ɵ konkrit adalah adanya Desa Pakraman selain desa dinas.By Ar Ɵ cle 18B of the Cons Ɵ tu Ɵ on of the Republic of Indonesia Year 1945, the unity of indigenous peoples has a privileged posi Ɵ on in village governance. This is because the village as the administrators who directly deal with the public. One interes Ɵ ng area to examine is the Bali given the highly viscous region with customs and customary law as well as one area that has a tradi Ɵ onal village (Village Pakraman). The problem that arises is how to interact in a tradi Ɵ onal village governance in Bali? Types of literature and empirical research is to study the documents and interviews to the informans. That the existence of indigenous peoples in village governance in Bali can be seen from the applica Ɵ on of the concept of Tri Hita Karana in village governance with concrete evidence is one of the village but the village Pakramanservice.