STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ATAS KERJASAMA BADAN USAHA MILIK SWASTA - Nanang Bagus (JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020)
Abstrak. Badan usaha milik desa muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Badan usaha milik desa hadir sebagai wadah dalam menggerakan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Peran pemerintah desa dan masyarakat lokal dimaksimalkan untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan wargadesa. Badan usaha milik desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja badan usaha milik desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam mengelolah badan usaha milik desa dan kerjasama pemerintah desa dan Pihak swasta dalam mengelola badan usaha milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitan literasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui data pustaka (koran, majalah, dan dokumen), membaca serta mengolah bahan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa badan usaha milik desa merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di pengaruhi kepimpinan oleh kelompok tertentu ditingkat desa, juga implementasi yang merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dan adanya Collaborative governance yang merupakan konsep dalam manajemen Pemerintahan sebagai proses fasilitasi oleh berbagai institusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak Swasta yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa di selesaikan oleh satu instansi.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa, Implementasi Kemitraan Badan Usaha Milik Desa dan Pihak Ketiga, dan Collaborative Governance Dalam Mengelola Badan Usaha Milik DesaAbstract. Village- owned enterprises emerged as a new economic force in rural areas. Village- owned enterprises exist as a forum for mobilizing local economic potential for improving the social and economic welfare of villagers. The role of the village government and local communities in maximized to mobilize local economic potential for improving social welfare and villagers. Village- owned enterprises as one of the economic institutions operating in rural areas must have differences from economic institutions in general. This is intended so that the existence and performance of village- owned enterprises can make significant contribution to improving the welfare of village residents. This study aims to determine the strategy of the village government in managing village- owned enterprises and the cooperation between the village government and the private sector in managing village- owned enterprises. This type of research is literacy research and the data used in this study are secondary data collected through library data (newspapers, magazines, and documents), reading and processing previous research materials. The results of this study indicate that village- owned enterprises are a manifestation of the participation of the village community as a whole, so that they do not create business models that are influenced by leadership by certain group at the village level, as well as implementation which is a series of concepts that guide the implementation of a job, leadership and way of acting. And the existence of collaborative governance which a concept in government management as a facilitation process by various is intitutions both governmen, community and private parties that aim to solve common problems that cannot be resolved by one agency.Keywords: village- owned enterprises, governance of village- owned enterprises, implementation of partnership between village- owned enterprises and third parties, and collaborative governance in managing village- owned enterprises