Implikasi Sistem Kepemiluan terhadap Pembiayaan Partai Politik di Indonesia - rofiq, rofiq (JPW (Jurnal Politik Walisongo), 2020)
Setiap penyelenggaraan pemilihan umum selalu disertai sandaran produk hukum yang diatur dalam undang-undang. Pengalaman pelaksanan pemilihan umum di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde reformasi selalu mengalami perubahan. Setiap perubahan undang-undang Pemilu selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu dengan alasan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan undang-undang penyelenggara Pemilu dan undang-undang partai politik. Paket perubahan undang-undang ini juga disebut paket perubahan undang-undang politik. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor No. 22-24/PUU-VI/2008 terhadap uji materi Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 menunjukkan regulasi Pemilu selalu berubah dan belum sempurna. Perubahan sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka dikabulkan oleh MK juga karena alasan keadilan dan perlakuan sama, Namun tanpa disadari perubahan inilah justru telah membuka ruang kompetisi kandidat semakin lebar. Kandidat tidak lagi menggantungkan pada nomor urut tetapi menggantungkan pada kemampuan untuk memperoleh suara terbanyak akar rumput. Dengan perubahan sistem Pemilu sudah barang tentu di ikuti oleh perubahan strategi kampanye dan perubahan pembiayaan kampanye oleh masing-masing kandidat. Strategi kampanye tebar uang menjelang kampanye berakhir merupakan fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi, Perang terbuka politik uang secara massif memaksa partai politik tidak berdiam diri. Partai politik memberikan bantuan akses finansial para kandidat agar bisa memenangkan kompetisi. Disinilah awal dinamika pembiayaan kampanye yang berimplikasi pada pembiayaan kampanye menjadi mahal.