IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL RI NO. 13/HUK/2005 TENTANG IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG - Malik Malik; Martha Arief Saputra (e-JKPP, 2018)
Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui dan mengnalisis, (1) Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung. (2) Aspek-aspek apa yang menghambat dalam Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif.. Subjek penelitian adalah (1) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, (2) Kepala Bagian Undian Gratis Berhadiah Depsos (3) Kepala Bagian Pelayanan Bank Eka, (keterwakilan Bank yang ada di Lampung), (4) Manajer Pelayanan Chandra, (5) dua orang staf Depsos Prov. Lampung.. Analisis data dilakukan dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Ri No. 13/Huk/2005 Tentang Izin Undian Gratis Berhadiah Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, melalui dimensi Komunikasi sudah dilaksanakan melalui pengarahan kepada staf pelayanan serta membuat jargon yang ditempel pada dinding. Disposisi, yaitu staf sudah melaksanakan dan mendukung kebijakan dengan baik, karena hal tersebut merupakan program top down. Kualitas sumber daya, yaitu Pimpinan sudah menempatkan pegawai sesuai kemampauan dan keahliannya. Struktur birokrasi masih ada yang sering timapng tindindih tuas dan kewenangan pada saat-saat tertentu, sehingga pelksanaan tugas belum optimal. Aspek-aspek penghambat yaitu (1) Masih kurangnya pemahaman perusahaan/Badan terhadap proses pelaksanaan undian grstis, (2) Belum optimalnya kerja sama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi non pemerintah, (3) Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaksana izin undian gratis berhadiah.