IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA - Ismiyarto Ismiyarto (GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 2019)
Kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN). Kebijakan dimaksud memberi implikasi terhadap pengelolaan danadesa khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara, hal ini mengingat letakgeografis desa-desa, masyarakat setempat dan pemerintah kabupaten tersebutmendukung untuk menjadi desa wisata. Dalam penelitian ini implementasi kebijakanpublik berupa peraturan pemerintah yang merupakan kebijakan birokrasi, maka teoriyang dipergunakan implementasi kebijakan Model Edward III dengan menunjuk empatvariable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempatvariabel atau aspek tersebut meliputi 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan4) sruktur birokrasi. Desain yang dipergunakan untuk memecahkan masalah ini adalahmetode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yangdiarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secarasistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Implementasidana desa benar-benar diperuntukkan demi terwujudnya desa dan masyarakat desa yangmaju, kuat, mandiri dan sejahtera.