Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Dewata, Evada; Sari, Yuliana; Jauhari, Hadi; Lestari, Tifani Dwi (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2020)
This study aims to determine the effect of obedience on legislation and reporting systems on the performance accountability of government agencies. The population in this study were 30 Regional Organization Organizations (OPD) in Palembang. Data collection techniques using purposive sampling method with a total of 90 respondents. Data collection by distributing questionnaires using 5 (five) points Likert scale. The analysis technique that is intended is Multiple Regression. Based on the results of the study note that adherence to the legislation and reporting system has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies. The implication is that for regional governments, it is necessary to provide direction, socialization and ongoing coordination starting from the Regional Head and the head of the OPD to the implementing staff and technical staff, so that adherence to the laws and regulations, the importance of the direct role and participation of regional heads and heads OPD-OPD, to always control and commit to implementing reporting systems within government agencies, as one of the implementations of public services in a sustainable manner.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan total responden adalah sebanyak 90 orang. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Teknik analisis yang duginakan adalah Regresi Berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Implikasinya, bahwa bagi Pemerintah daerah, perlu memberikan arahan, sosialisasi dan koordinasi yang terus menerus mulai dari Kepala Daerah dan kepala OPD-OPD sampai dengan pegawai pelaksana dan pegawai teknis, agar diterapkan ketaatan pada peraturan perundangan, pentingnya peran langsung dan keikutsertaan kepala daerah dan kepala OPD-OPD, untuk selalu mengontrol dan berkomitmen dalam menerapkan sistem pelaporan di lingkungan instansi pemerintah, sebagai salah satu pelaksanaa pelayanan publik secara berkelanjutan.