EDUKASI PERPAJAKAN MELALUI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN - Hasbi Ali; Indra Kesuma Hadi (Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 2020)
Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tulisan tentang edukasi kesadaran pajak ini selain sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum warganegara, dan (3) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran untuk membayar pajak warganegara. Edukasi kesadaran pajak dapat dibelajarkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena tujuannya adalah menanamkan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Kesadaran membayar pajak dari warganegara ini sangat ditentukan oleh kesadaran hukumnya, sehingga warga negara menaatinya. Kesadaran pajak ini perlu terus ditumbuhkembangkan, terutama kepada generasi muda (mahasiswa) sebagai pemegang estafet pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development). Dimana, pajak yang dipungut merupakan devisa negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.