KAJIAN DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN TERHADAP SUPLAI BAHAN BAKU INDUSTRI KAYU DI KALIMANTAN TIMUR - Catur Budi Wiati; Karmilasanti karmilasanti (Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa, 2011)
Pelaksanaan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi untuk menghemat waktu dan biaya yang dapat berdampak pada biaya pengurusan yang tinggi (high cost economy). Tetapi ketidaksiapan sumberdaya manusia sebagai penerbit dan kebingungan penerapan di lapangan akibat kondisi alam yang tidak ideal menjadi alasan sebagian besar perusahaan di Kalimantan Timur mengalam kesulitan untuk melaksanakan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 di lapangan. Disisi lain kayu bulat asal hutan alam dari Kalimantan Timur, khususnya jenis dipterokarpa, memegang peranan cukup penting bagi industri pengolahan kayu di Indonesia. Karena sekitar 50% dari total produksi kayu bulat Indonesia yang dipergunakan untuk bahan baku industri berasal dari Kalimantan Timur.  Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 di Kalimantan Timur, permasalahan yang dihadapi dan dampaknya bagi potensi kayu dari hutan alam, khususnya jenis dipterokarpa, di Kalimantan Timur. Penelitian yang dilakukan sekitar bulan Mei – Desember 2007 ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 yang efektif dan efesien berdampak terhadap peningkatan produksi kayu bulat Kalimantan Timur yang tentunya juga akan meningkatkan produksi kayu bulat nasional.