IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) DI KABUPATEN SUBANG - Zaenal Mustopa (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2020)
Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) adalah salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat di perdesaan, berdaya dan mampu mengelola sumberdaya lokal yang ada guna meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Selain itu pula PISEW mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Subang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa adanya ketidak lancaran komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi pembangunan di Desa-desa yang dimana pemerintah desa tidak menyampaikan informasi atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kendala rendahnya kapasitas sumberdaya masyarakat ini dapat dilihat pada munculnya tanggapan dari kelompok tertentu bahwa program belum menyentuh kepentingan mereka dan masih adanya sikap tak-acuh dalam usaha pelestarian program yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka. Sikap para petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang yang memonitorng hasil pekerjaan di setiap Desa sudah baik, tetapi mereka tidak datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan, mereka datang tidak bisa dipastikan, itu dikarenakan banyaknya desa yang harus di monitoring oleh mereka sementara jumlah petugas terbatas. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel