IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PELAYANAN KEPELABUHAN DI KANTOR KESYAHBANDAR DAN OTOTRITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA - Muhammad Andi (ADMINISTRASI PUBLIK, 2020)
Muhammad Andi, Implementasi Good Governance Dalam Proses Pelayanan Kepelabuhan Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IISamarinda. Dibawah bimbingan Bapak H. Maskan AF dan Bapak H. Ahmad Jubaidi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi good governance dalam proses pelayanan kepelabuhan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi good governance dalam proses pelayanan kepelabuhan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda.. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan meliputi Kepala Subbag Tata Usaha, Pengadministrasi Umum (Pelayanan Publik), Pelayanan Publik (Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli), Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal serta pengguna jasa agen pelayaran (PT. SPIL dan PT. Buana Sejahtera Mandiri) yang pernah mendapatkan pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa transparansi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda masih kurang baik, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat kurang mengetahui prosedur atau tata cara dan persyaratan dalam pengurusan pelayanan publik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda. Daya tanggap dari pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda masih kurang baik, hal ini dikarenakan waktu pelayanan yang cukup lama tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Berkeadilan pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda sudah cukup baik, hal ini dikarenakan dalam memberikan pelayanan pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda lebih mengutamakan masyarakat yang duluan datang dengan persyaratan yang lengkap.