PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR - Aswin Tri Astaman (ADMINISTRASI PUBLIK, 2020)
Penerapan Good Governance terhadap pelayanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan juga mengetahui apa saja kendala dalam proses penerapan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.Untuk mendukung penelitian tersebut diambil sampel sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari lima orang pegawai kantor dan lima orang wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode wawancara, kemudian jenis penelitannya ialah kualitatif deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian dengan fokus penelitian penegakan hukum, transparansi, responsif, keadilan dan akuntabilitas maka dapat ditarik kesimpulan, Penegakan hukum yang berlangsung sudah diterapkan dengan cukup baik dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pelayanan yang dilakukan pihak Bapenda sudah dilakukan secara langsung dan terbuka terhadap masyarakat, Petugas dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik, bisa dilihat dari sikap petugas cukup ramah, membantu melengkapi kekurangan salinan berkas masyarakat serta hal lainnya dalam memberikan pelayanan, Pelayanan yang berlangsung tidak membeda bedakan kepengurusan berkas, semua berkas diproses sesuai dengan jenis berkas yang di peroleh, dan Pihak Kantor selalu bertanggung jawab untuk segala jenis perolehan berkas apabila terjadi kesalahan pembayaran seperti kurang bayar pajak atau lebih bayar pajak.Sedangkan untuk kendalanya, sesuai dengan fokus penelitian sering terjadi kesalahpahaman masyarakat mengenai peraturan yang berlaku, terkadang petugas tidak berada ditempat saat pelayanan sudah berlangsung, kurangnya informasi mengenai jangka waktu penyelesaian berkas yang diperoleh, dan masalah waktu jika terjadi pengembalian dana pajak lebih bayar.