Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pengembangan Pariwisata - Misbahul Anhar; Bustami Usman (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2021)
ABSTRAK,Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatan Pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru serta mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Regulasi tersebut seharusnya dapat menjadi landasan dasar bagi Dinas Pariwisata Aceh Selatan dalam mendorong pengembangan pariwisata. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi  pengembangan pariwisata, faktor penghambat pengembangan pariwisata serta upaya untuk mengatasi hambatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori strategi dan good governance. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Dinas Pariwisata Aceh Selatan telah memiliki strategi dalam pengembangan pariwisata yaitu revitalisasi dan optimalisasi objek wisata, menggelar event dalam menunjang pariwisata dan peningkatan pendapatan sektor pariwisata, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kedua, hambatan Dinas Pariwisata Aceh Selatan dalam pengembangan pariwisata yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, belum adanya regulasi sebagai acuan yang mengatur dan mengarahkan pengembangan pariwisata, anggapan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang masih negatif terhadap kegiatan pariwisata, dan kurangnya komitmen stakeholder pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari Dinas Pariwisata Aceh Selatan yaitu pembangunan sarana prasarana pariwisata melalui pengajuan proposal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian pengajuan proposal peningkatan sumber daya kelembagaan dan masyarakat sekitar destinasi wisata kepada pihak provinsi. Disarankan agar Dinas Pariwisata Aceh Selatan segera membuat regulasi yang mengatur pariwisata dan meningkatkan kualitas aparatur dan masyarakat sekitar objek destinasi wisata dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi.  Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Pariwisata, Kabupaten Aceh Selatan. The Strategy of the South Aceh District Tourism Office in Tourism DevelopmentABSTRACT, Aceh Provincial Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism Article 6 states that the district / city government has the authority to regulate the implementation and management of tourism in its territory, facilitate and promote tourism destinations and tourism products in their territory, facilitate the development of new tourist attractions and allocate a tourism budget. This regulation should serve as the basic foundation for the South Aceh Tourism Office in encouraging tourism development. This thesis aims to determine tourism development strategies, inhibiting factors for tourism development and efforts to overcome obstacles by the South Aceh Regency Tourism Office. The method used in this research is descriptive qualitative, to analyze the problems in this study the authors use the theory of strategy and good governance. The data in this study were obtained through interviews, documentation and literature. The results show that first, the South Aceh Tourism Office has had a strategy in tourism development, namely revitalizing and optimizing tourist objects, holding events to support tourism and increasing tourism revenue, but in practice it has not been going well. Second, the obstacles of the South Aceh Tourism Office in developing tourism are the lack of quality and quantity of human resources, inadequate budget, the absence of regulations as a reference that regulates and directs tourism development, the perception of the people of South Aceh Regency which is still negative towards tourism activities, and the lack of commitment of tourism stakeholders in South Aceh District. Third, efforts are made to overcome obstacles from the South Aceh Tourism Office, namely the development of tourism infrastructure through submitting proposals to the Ministry of Tourism and Creative Economy, then submitting proposals to increase institutional and community resources around tourist destinations to the province. It is recommended that the South Aceh Tourism Office immediately make regulations governing tourism and improve the quality of officials and communities around tourist destination objects by conducting training and socialization.Keywords : Strategy, Tourism Development, South Aceh Regency.