PELAKSANAAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI - Masykur Aulia; Rizanizarli Rizanizarli (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2020)
Abstrak- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan upaya dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas tersebut belum maksimal. Penyebabnya yakni letak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terpusat di Banda Aceh, minimnya alokasi dana perkara, penggantian biaya saksi yang belum maksimal, jumlah hakim khusus yang terbatas, dan penundaan sidang dengan alasan terdakwanya sakit. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu meminimalisirkan pengeluaran biaya perkara, membuat kesepakatan dengan ahli, dan memberikan pemahaman kepada saksi tentang hak-haknya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi banda Aceh adalah meningkatkan kualitas kerja hakim yang menangani perkara korupsi melalui diklat-diklat. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat khusus yang digunakan untuk melangsungkan persidangan secara online (video conference) di setiap regional lebih mudah dijangkau masyarakat.Kata Kunci: Asas, biaya ringan, cepat, korupsi, sederhana.                        Abstract - Article 29 of Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Criminal Court states that “Corruption cases of corruption are examined, tried and decided by the court of first-degree corruption in a maximum period of 120 (one hundred and twenty) working days from the date the case is delegated go to court for corruption ". This research aims to explain the implementation of the principle of justice fast, simple, and low cost, the obstacles faced by law enforcement officials and efforts in implementing the principle of justice fast, simple, and low cost in cases of corruption. The study was conducted using normative legal research methods and empirical legal research methods. The results showed that the implementation of the principle was not maximized. The reasons for this are the location of the Corruption Criminal Court, which is centered in Banda Aceh, the lack of allocation of case funds, the substitution of witness costs that have not been maximized, the limited number of special judges, and the postponement of the trial on the grounds that the defendant is ill. The efforts made by the Banda Aceh District Attorney were to minimize the cost of case fees, make agreements with experts, and provide witnesses with an understanding of their rights. While the efforts made by the Aceh banda Corruption Court are to improve the quality of work of judges who handle corruption cases through education and training. It is recommended to the Government to provide a special place that is used to conduct online trials (video conferencing) in each region more easily accessible to the public.Keywords: Principle, low cost, fast, corruption, simple.