TINDAK PIDANA PERBURUAN GAJAH SUMATERA YANG DILINDUNGI (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur) - Muhammad Fhadil; Tarmizi Tarmizi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2020)
Abstrak - Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor terjadinya perburuan Gajah Sumatera yang dilindungi, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perburuan Gajah Sumatera yang dilindungi. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya perburuan gajah sumatera ini karena adanya faktor penegakan hukum yang belum maksimal. Upaya yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait untuk penanggulangannya yaitu: meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum, meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Disarankan kkepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan World Wildlife Fund dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara maksimal agar terwujudnya suatu kesadaran oleh masyarakat.Kata Kunci : Gajah Sumatera, Perburuan di Aceh Timur, Perburuan Gajah Sumatera. Abstract - The Article 21 paragraph (2) a of the Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and their Ecosystems stated that everyone is prohibited from capturing, injuring, killing, storing, possessing, maintaining, transporting and trading protected animals in living conditions. This research aims to describe the factor of occurrence of hunting towards the Sumatran Elephant, and the efforts that made to overcome the hunting towards protected Sumatran Elephants. The data in this study are qualitative using a normative juridical approach. The result of this research shows that the factors of the occurrence of hunting of the Sumatran Elephant is because law enforcement factors have not been maximed. The efforts that have been carried out by the related parties to overcome them are: increasing legal awareness and obedience, improving unit performance and coordinating with all relevant parties. It is suggested to The Natural Resources Conservation Center and the World Wildlife Fund should provide information trough the counseling for the community maximally so that the community awareness can be realized.Keywords : Sumatran Elephant, Sumatran Elephant Hunting, Hunting in East Aceh