Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Kaca Film Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) - Wanty Zaikhun Navisha; Tarmizi Tarmizi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2019)
Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spar bor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama  (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pada kenyataannya, pelanggaran pemasangan kaca film masih terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film, serta untuk menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran pemasangan kaca film. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif masih belum diterapkan secara maksimal dan menyeluruh dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film yang melebihi standar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan kaca film mobil yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku terkait pada poin perubahan karoseri kaca pada kendaraan roda empat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan petugas dalam menerapkan pidana terhadap pemasangan kaca film melebihi standar, dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya alokasi anggaran. Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi pelanggaran pemasangan kaca film, dan meningkatkan kualitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif.Article 285 paragraph (1) of Act about Traffic and road transportation formulate the threat of the criminal violation, "Everyone is driving four wheeledVehicle or more in a road that does not meet the technical requirements which includes the Mirror rearview, horn, the main light,the back light, alert light limits the dimension of the body of the vehicle, sidecar light, brake light, direction pointer light, appliance light mirroring, measuring instruments speed, the depth of the groove ban, glass front bumper, or glass it can be sued to imprisonment a months or a maximum fine of Rp250.000,00 ( two hundred fifty thousand rupiah)". In fact the breaking of glass mounting film still occurred in the city of Banda Aceh. The purpose of this research is to explain the law enforcement efforts in dealing with the mounting violations film glass, and to explain the obstacles found in applying to the criminal violations film glass installation. The data Acquisition in thisthesis is using thelegalempirical research method or field research) to collect the primary data obtained by doing data collection techniques of observation, the questionnaire and interviews with respondents and informants. The results of the thesis showed that the law enforcement efforts consist of preventive efforts, curative, rehabilitative, and repressive efforts are still not yet applied to a maximum of and comprehensive in dealing with the breach of the installation of glass film that exceeds the standard. The results of these research indicate that there are still many people who do violation of glass installation car film that is not in accordance with the rules of which have been specified by the prevailing laws and regulations on the points changes glass of four wheels vehicle. The results of research also shows that the obstacles that found officers in implementing criminal against the installation of glass film exceeds the standard, from the aspect of human resources, facilities, means and infrastructure as well as the lack of budget allocation. The recommendation to Banda Aceh government is to perform the prosecution in response to the mounting violations film glass, good cooperation between the police Traffic and DISHUB city of Banda Aceh, and perform preventive legal protection efforts, curative, rehabilitative, and repressive law protection efforts.