Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) - Fitri Handayani; Muzakkir Abubakar (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 2019)
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturanperundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil anak orang lain atau menerima penawaran mengadopsi anak dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya atau yang telah meninggal ayah/ibunya. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Faktor penyebab pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang baik dan benar. Kemudian dalam akta lahir dan kartu keluarga menunjukkan bahwa anak angkat tersebut diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya.Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung jawabkan.  The purpose of this article is to know the implementation of the adoption of the child without the court's decision by the community of Dewantara sub-district, to know the factors that cause the community in Dewantara sub-district to appoint the child without the determination of the court, and to know the legal consequences of the adoption of the child without court decision. This study is empirical juridical, which uses a sociological juridical approach. This research data is obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with respondents and informants. Library research is done by reading the legislation, scientific papers, opinions of experts and books related to this research. The results show that the adoption of a child is done by taking another child or receiving an offer to adopt a child from an underprivileged parent or who has passed away his / her mother. The appointment of the child does not go through litigation, only an agreement between the biological parent and the adoptive parent. Factors causing child adoption that are not in compliance with the prevailing regulations due to low public knowledge of proper and proper child adoption procedures. Later in the birth certificate and the family card indicates that the adopted child is on behalf of his adoptive parents so that the legal consequences will be disconnected nasab with his biological parents. It is suggested that the attention of local officials about the events and behavior that occur in the community, because if there are irregularities can be directly prevented and repaired and the implementation of the adoption of the child should be in accordance with the legislation that is through legal institutions so that later gets legal certainty and can be justified .