DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU YANG SENGAJA MEMBANTU MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2019/PN BJN) - marganda tua lumbangaol; Besty Habeahan; Uton Utomo (Jurnal Hukum PATIK, 2018)
Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan 5 tahun penjara. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja membantu mentransmisikan dan membuat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki suatu kesusilaan (Studi Putusan No.146/ Pid.Sus/ 2019/ PN Bjn). Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yurudis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajiannya.