EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN SISTIM BAGI HASIL (Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali) - Rizky Muhartono; Ahmad Zamroni; Zahri Nasution (Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2012)
Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi UU Bagi Hasil No. 16/1964. Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Responden yang terpilih merupakan nelayan rumpon yang telah bekerja minimal satu tahun. Mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan, analisis mencakup aspek materi, aspek implementasi dan aspek faktor penentu. Dari pendekatan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Pertama, teridentifikasi adanyaketidaksesuaian penerapan UU di lapangan, antara lain dalam hal besaran proporsi, beban tanggungan, dan jangka waktu perjanjian; Kedua, kelemahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut, terjadi baik padaaspek materi maupun implementasi. Pada aspek materi, ditemukan bahwa produk hukum tersebut tidak selaras dengan kondisi lokal, termasuk adat setempat. Sementara itu, pada aspek implementasi, produk hukum tersebut tidak berjalan baik karena keterbatasan informasi, ketiadaan ruang untuk modifikasi, dan ketiadaan lembaga kontrol yang secara efektif mengawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Beberapa pasal UU 16/1964 sebaiknya disempurnakan, yaitu yang menyangkut bagian pemilik modal, biaya penyusutan aset, dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil; (2) Perlu diberikan mandat khusus kepada sebuah lembaga yang untuk melakukan pengawalan implementasi UU sehingga efektivitas UU dapat ditingkatkan; (3) Perlu disusun sebuah naskah akademis yang dikembangkan berdasarkan perluasan cakupan kajian ini, yang digunakan untuk mendorong penyempurnaan UU, sehingga selaras dengan kondisi saat ini, demi perkembangan perikanan yang lebih baik. Title: Evaluation of Policy on Benefit Shareing Systim (A case study on Implementation of Law 16/1964 in Rumpon Fishery of Badung Regency, Bali) This paper was based on the results of research conducted at Kedonganan, Badung Regency, Bali. Purpose of the research is to  valuate the implementation of Benefit Sharing System Regulation No. 16/1964. Case study approach was adopted in this research. Data were obtained through interviews with selected respondents based on purposive sampling method. In this case, the rumpon fishers selected as respondent who has worked at least one year. Referring to the policy evaluation approach, the analyses covered three components: material, implementation, and factor aspects. Results showed the following: firstly, it was identified that that several applications deviated from those directed by the law. These included the proportion scheme, burden sharing and contract tenure. Secondly, it was observed that imperfection causing these deviations occurred in both the material and implementation aspects. Regarding material aspects, it was found that this legal product was incompatible with local conditions, including local traditions/customs. Meanwhile, concerning the implementation aspect, the law was found ineffective due to lacks of information, room for modification and effective control institution. In line with these findings, it is recommended that: (1) Several articles of the law, namely those related to the the share of capital owners, depreciation, and productive assets economic age should be refined; (2) A certain mandate should be granted to an institution so as that implementation can be carried out effectively, and (3) A study extending from these findings should be carried out to result in a white book aimed at revisiting the law, for the sake of better fishery development.