Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Aji Pratama Putra; Sarjita Sarjita; Abdul Haris Farid (Tunas Agraria, 2019)
Abstract: The fee collected by the Village Government in implementing PTSL activities resulted in the Village Government in various regions being affected by Hand Catching (OTT) by Tim Saber Pungli. This causes constraints on the implementation of PTSL in various regions. This condition is different from the activities of PTSL in Semarang Regency which went smoothly due to the Village Regulation as a basis for the implementation of PTSL implementation. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Regulation as an instrument supporting PTSL implementation. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the study, the implementation of the Village Regulation was based on the results of deliberation and was not a one-way policy from the Village Government. Therefore, the Village Regulation has a role in implementing PTSL activities. It is the role of the Village Regulation that helps implement PTSL in Semarang Regency. The steps that need to be taken are improvement of the Village Regulation so that it is more efficient and effective in order to achieve the expected goals and justice.Keywords: fee collection, village government, village regulation, deliberation, roleIntisari: Pungutan biaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mengakibatkan Pemerintah Desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli. Hal ini menyebabkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang yang berjalan lancar karena adanya Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam pelaksanaan PTSL. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrumen pendukung pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Desa didasarkan atas hasil musyawarah dan bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat satu arah dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Peranan Peraturan Desa itulah yang mem-bantu pelaksanaan PTSL di Kabupaten Semarang. Langkah yang perlu diambil yaitu penyem-purnaan terhadap Peraturan Desa tersebut agar lebih efisiensi dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan serta mewujudkan keadilan.Kata kunci: pungutan biaya, pemerintah desa, peraturan desa, musyawarah, peranan