MENYOAL KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERPPU - Zairin Harahap (Jurnal Yudisial, 2014)
ABSTRAKSalah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur di dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI 1945. Seiring berjalannya waktu, ditemukan praktik bahwa MK telah melakukan pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Padahal tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa MK mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Bahkan hal tersebut juga tidak kita temukan di dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dari segi teori-teori hukum yang dapat menjelaskan MK dapat atau tidak dapat dibenarkan melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI 1945. Melalui penjelasan teori-teori hukum tersebut, akhirnya diketahui bahwa tidak benar jika menyatakan MK berwenang menguji Perppu hanya dengan dasar bahwa Perppu ditempatkan dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR. Selain itu, tidak benar juga jika materi muatan Perppu dinyatakan sebagai materi muatan UU bukan materi muatan PP dalam rangka melaksanakan UU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Kata kunci: perppu, pengujian peraturan perundangundangan, kewenangan mahkamah konstitusi.ABSTRACTOne of the authorities of the Constitutional Court, as stipulated on Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to conduct a judicial review. However over time, it appears that the Constitutional Court has conducted a constitutional review to the Government Regulation in Lieu of Law (the Perppu). As the matter of fact, there is no regulation set the authority for the Constitutional Court, even not affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For that reason, it is necessary to grasp legal theories in the analysis to elucidate this issue: is the Constitutional Court allowed to review the Perppu? Through the elaboration of the legal theories, it can be deduced that it is invalid to confirm that the Constitutional Court has the authority to review the Perppu on the basis that it is stipulated in Chapter VII of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the House of Representatives. More to the point, it is also could not be justified that the content of the Perppu is asserted as the content of the Law, not as the content of Government Regulation (PP) in order to implement the Law as referred to Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keywords: the government regulation in lieu of law (perppu), legislation review, constitutional court’s authority.