PERGESERAN WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU - W Riawan Tjandra (Jurnal Yudisial, 2013)
ABSTRAKPenyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu dalam Putusan PT TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT atas Gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menimbulkan problematik tereotis dalam teori hukum acara peradilan tata usaha negara. PKPI adalah salah satu partai baru yang didirikan oleh S yang dalam verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU yang sempat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Problematik secara teoretis tersebut terlihat dari konsiderasi putusan PT TUN Jakarta yang melakukan penggeseran wewenang peradilan tata usaha negara secara generik yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang membatasi secara restriktif kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara baik yang bersifat positif maupun fiktif-negatif menjadi tindakan faktual pejabat tata usaha negara. Di sisi lain, substansi putusan PT TUN Jakarta tersebut juga terkesan justru menguji substansi UU Pemilu sebagai peraturan dasarnya terkait limitasi waktu gugatan sengketa tata usaha negara pemilu. Tidak dipenuhinya secara maksimal standar pengujian berdasarkan kebenaran material dalam sistem peradilan tata usaha negara telah membawa putusan PT TUN Jakarta tidak mampu mewujudkan tujuan peradilan tata usaha negara secara optimal. Tujuan tersebut adalah untuk memberikan keadilan administratif secara substantif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan kebenaran material. Kata kunci: pemilihan umum, keputusan tata usaha negara, peradilan tata usaha negara.ABSTRACTThe settlement of the administrative legal dispute on general election as issued in the decision of the Administrative High Court (PT TUN) of Jakarta Number 25/G/2013/PT.TUN.JKT has resulted in a theoretical problem in terms of administrative procedural law. The legal dispute was initiated by PKPI, a newly established political party founded by former Jakarta’s Governor, Sutiyoso soon after it failed to run in the 2014 legislative race. The theoretical problem can be observed in the PT TUN’s ruling consideration which makes an authority shift in the Administrative Court generically, as regulated on Law Number 5 of 1986, Law Number 9 of 2004, and Law Number 51 of 2009 that restrictively set the authority limit of the Administrative Court to examine the legality of either positive administrative decision or fictivenegative one to become a factual action of the government official. On the other side, the substance of the decision also seems review the substance of the Election Law as the basic rules regarding time limitations on administrative dispute lawsuit. As the review did not meet the examination standards according to the Administrative Court system, the decision could not reached the optimum objectives set forth in the due process of law. These objectives are to substantially obtain the administrative justice in settling any administrative legal dispute based on material truths. Keywords: general elections, administrative decision, administrative court.