PENYELESAIAN KONFLIK PEWARISAN AKIBAT HIBAH BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF - Poniman Poniman (Jurnal Yudisial, 2017)
ABSTRAKPutusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 95/PDT.G/2008/PN.BKS menolak dan menghukum gugatan penggugat untuk membayar biaya perkara, dan memutuskan bahwa harta pewaris seluruhnya menjadi hak anak luar kawin tidak diakui karena hibah dari pewaris. Dari sisi penegakan hukum positif, hakim mendasarkan putusan hanya pada pembuktian tanpa menelusuri realitas dari akta hibah tersebut yang cacat hukum. Kajian penelitian putusan ini menggunakan teori hukum progresif dalam upaya mencari keadilan, dengan mengkaji permasalahan, serta bagaimana penyelesaian konflik pewarisan akibat hibah berdasarkan hukum progresif. Penelitian ini adalah penelitian socio-legal dengan pendekatan induktif yang berparadigma post-positivisme. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengutamakan kedalaman data dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dari penelitian ini, realita bahwa anak luar kawin tidak diakui dapat menguasai seluruh harta pewaris dengan hanya berdasarkan pada akta keterangan hibah, mestinya tidak terjadi. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya peradilan yang hanya menggunakan hukum formalisme semata, sebagai puncak kepastian hukumnya, sehingga tujuan manfaat dan keadilan belum terpenuhi. Pola hukum progresif berfondasi pada progresivitas manusia, bahwa manusia sebenarnya baik, penuh kasih sayang, saling tolong menolong, dan empati kepada sesama manusia. Berhukum yang benar adalah berhukum yang bertujuan demi tercapainya keadilan masyarakat.Kata kunci: hibah, harta warisan, anak luar kawin tidak diakui, hukum progresif. ABSTRACTBekasi District Court Decision Number 95/PDT.G/2008/ PN.BKS objected the claim and give sanction to the plaintiff to pay court costs, and decided that all the assets of the testator became solely the possession or title of the child out of wedlock of no recognition owing to the grant of the testator. In terms of positive law enforcement, the judges based the ruling solely on proving without probing the legitimacy of the legally flawed grant deed. This analysis employed the theory of progressive laws in an effort to seek justice by studying the problems as well as the conflict settlement of the case of grant-based heir derived from progressive law. This is a socio-legal research study using inductive approach through the perspective of post-positivism. Qualitative research was conducted primarily by collecting references from the experts in the relevant field. From this research, it can be inferred that the granting of ownership to the entire inheritance to the child out of wedlock of no recognition based solely upon a Grant Deed should not have occurred. This indicates just how weak the judiciary is, barely imposing a mere formal law as the culmination of its legal certainty resulting in the unfulfilled objectives of law, those of the benefit and equity. The pattern of progressive law is based on the progression of humans that human beings are actually good, compassionate, mutually helpful to each other, and empathetic for their fellow human beings. Indeed the true law is aimed at achieving social justice.Keywords: grant, inheritance, child out of wedlock of no recognition, progressive law.