PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA - Indi Nuroini (Jurnal Yudisial, 2015)
ABSTRAKHubungan industrial merupakan suatu hubungan yang terbentuk antara para pemangku kepentingan di dalam proses produksi barang dan jasa yang memiliki dampak sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, sehingga stablitasnya perlu dijaga dengan baik. Oleh karena itu setiap putusan pengadilan hubungan industrial haruslah tepat dan disertai rasa keadilan, akuntabilitas, dan kejujuran, untuk menghindari timbulnya gejolak dalam hubungan industrial. Putusan pengadilan hubungan industrial yang tidak akuntabel, tidak jujur, dan tidak mencerminkan rasa keadilan tentu akan berdampak pada stabilitas proses produksi barang dan jasa. Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap putusanperselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan perjanjian bersama yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat pada saat penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit,padahal perjanjian bersama tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum. Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut belum mencerminkan adanya peradilan hubungan industrial yang akuntabel, jujur, dan adil. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum.Kata kunci: perjanjian bersama, pemutusan hubungan kerja, hubungan industrial. ABSTRACTIndustrial relation is a relationship that is formed by stakeholders in the process of producing goods and services, which is so essential for national economic growth that its stability should be maintained properly. Therefore any court decisions related tocases of industrial relation dispute must be decided appropriately over and done with a high sense of justice, accountability, and reliability, to prevent a turmoil in the industrial relations. Such a court decision will influence the stability of the production process of goods and services. This article is an analysis of judge’s decision that discusses a case of industrial relations dispute concerning termination of employment, which was decided by cassation in the Supreme Court Decision Number 237 K/Pdt.Sus/2012. In the decision, the panel of judges in the legal considerations only uses the Joint Agreement agreed upon by the plaintiffs and defendant at the time of settlement of disputes at a bipartite level, though the contents are against the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The result of discussion in this analysis concludes that the panel of judges ruling the case is not supposed to use the Joint Agreement as legal considerations. Court Decision Number 237 K/Pdt.Sus/2012 could not reflect an accountable, honest, and fair industrial relations judiciary. The fixed (inkracht) court decision has not yet provided legal certainty and legal justice.Keywords: joint agreement, termination of employment, industrial relation.