TERSESAT NOMINA “VENTURA” - M Fauzi (Jurnal Yudisial, 2019)
ABSTRAKSalah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT BV. Secara keseluruhan, sembilan permohonan yang telah diajukan terhadap perusahaan ini ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga, sehingga menimbulkan kesan bahwa PT BV kebal dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. Ketidakcermatan majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual ini. Analisis Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menyimpulkan beberapa ketidakcermatan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim secara apriori menyimpulkan status bidang usaha dari dari kata "ventura" yang melekat pada nama badan hukum perusahaan, dan secara langsung mengaitkannya dengan ketentuan pembatasan hak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga keuangan. Majelis hakim tidak cermat dalam menilai fungsi medium term notes dengan menyatakan medium term notes sebagai instrumen yang digunakan PT BV untuk menjalankan bidang usahanya, yaitu menghimpun dana masyarakat. Selain itu majelis hakim juga menyimpulkan PT BV sebagai perusahaan modal ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hanya dapat diajukan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan ini tidak cermat karena pada kenyataannya pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap debitor yang bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, yang mana bidang usaha perusahaan modal ventura tidak termasuk di dalamnya.Kata kunci: lembaga kepailitan, hak mengajukan permohonan pernyataan pailit, perusahaan modal ventura. ABSTRACT One of many cases in point of controversial bankruptcy is the case of bankruptcy statement and debt rescheduling for PT BV. Overall, nine applications submitted against this company have been rejected by the judges of the commercial court, suggesting that PT BV is immune from the debt rescheduling process and bankruptcy as in Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst. The inaccuracy of the panel of judges in the decision becomes the core problems examined in this normative research using case studies and conceptual approach. From the analysis of Court Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, it can be concluded that there are some inaccuracies of the panel of judges in their legal considerations. The panel of judges in a priori way deducing the status of the business field from the term "ventura" attached to the name of the corporate legal entity, and directly linking it to the provisions on limiting rights to submit a bankruptcy statement for financial institutions. The panel of judges was also not careful in assessing the function of medium term notes and stated that medium term notes was an instrument used by PT BV in raising public funds as its line business. Also, the panel of judges also concluded that PT BV was a venture capital company under the supervision of the Otoritas Jasa Keuangan and could only be filed for bankruptcy by the Otoritas Jasa Keuangan. This consideration is not accurate because such restrictions apply only to debtors whose scope of business relating to the public interest, not including the venture capital company's business scopes. Keywords: bankruptcy institution, right to file for bankruptcy statements, venture capital company.